Penerima Manfaat MBG di Sumut Capai 930 Ribu Orang, Pemprovsu Perkuat Sertifikasi dan Monitoring Dapur Gizi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dan Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut melakukan Konferensi Pers terkait Kolaborasi untuk generasi emas: Pastikan Makanan Gratis yang Aman, Bergizi, dan Bermutu. Konferensi Pers difasilitasi Dinas Kominfo Sumut berlangsung di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro 30 Medan, Rabu (1/10/2025).
MEDAN: koranmedan.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara sudah berjalan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 930 ribu orang yang dilayani oleh 322 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memperketat monitoring dan memperkuat penerapan Sertifikasi Laik Higien Sanitasi (SLHS).
Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro 30 Medan, Rabu (1/10/2025). Hadir sebagai narasumberKepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut T. Agung Kurniawan dan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal serta Kabid Informasi dan Komunikasi Publik DIskominfo Provsu Harvina Zuhra.
Kepala BGN Regional Sumut Agung Kurniawan mengatakan, saat ini ada 322 SPPG di Sumut dengan target 1.742 unit. Sedangkan dari 322 unit SPPG, tenaga kerja yang diserap sekitar 10.000 orang dan akan terus bertambah.
“Akan terus bertambah karena target kita 1.742 unit, dan dari yang aktif saat ini penerima manfaat program ini sekitar 930.000 penerima manfaat, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan kita perlu kolaborasi, bersama-sama menyukseskan program ini,” kata Agung. Penerima manfaat terdiri atas golongan peserta didik yaitu pelajar mulai PAUD hingga SLTA dan golongan non peserta didik antara lain ibu hamil, menyusui dan Balita.
Terkait mengantisipasi kejadian keracunan makanan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan memperkuat penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemprov Sumut juga akan melakukan monitoring ketat.
Sekretaris Dinas Kesehatan, Hamid Rijal menyebutkan SLHS menjadi syarat wajib bagi SPPG sebagai dapurnya program MBG saat ini. Oleh karena itu, Pemprov Sumut akan memperketat penerbitan sertifikat ini. Kemudian, Pemprov Sumut juga akan melakukan monitoring terhadap kadaluarsa produk, cara pengelolaan, kesehatan karyawan SPPG, packing dan distribusi makanan dan minuman MBG.
“Untuk makanan dan minuman, kita akan melakukan uji sample saat masih di dapur dan juga setelah sampai ke penerima manfaat, kita juga memonitor kesehatan yang bekerja, mereka harus dipastikan tidak dalam keadaan sakit yang menular,” ujar Hamid.
Sampel yang diuji kemudian akan dikirim ke laboratorium kesehatan milik Kementerian Kesehatan dan juga Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pemprov Sumut. Pengujian ini juga akan menjadi indikator untuk penerbitan SLHS untuk SPPG.
“Kita akan kirim sampelnya kedua lab, lab milik Kemenkes di sini dan juga Labkesda kita sendiri, kita ingin memastikan tidak ada bahan kimia, bakteri, atau virus berbahaya mengkontaminasi makanan MBG,” tegas Hamid. *** (Zulmar)
