Dari Webinar ANN: Menuju 2045, Instal Ulang Indonesia?
ilustrasi
YOGYAKARTA: koranmedan.com
Kegagapan para penerus bangsa Indonesia dalam melanjutkan harapan para founding fathers sangat tampak menjelang Indonesia memasuki usia satu abad. Kondisi tersebut menjadi sorotan dari Akademia Noto Negoro (ANN) dalam webinar ke-50 yang diselenggarakan Rabu 7 Juni 2023 mengusung tema “Instal Ulang Negara Menyongsong 100 Tahun Indonesia”.
Tampil sebagai pembicara utama Rendi Afrineldi (UGM). Dalam paparannya Rendi berpendapat, para pejabat publik terlihat gagap dalam menerima estafet kepemimpinan bangsa. Hal tersebut sangat tampak dengan begitu banyaknya pejabat yang tersandung kasus korupsi. Mereka lupa akan tugasnya mengemban amanah rakyat untuk menciptakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Akibatnya masih banyak rakyat yang miskin sampi saat ini. Banyak generasi penerus bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, padahal pendidikan merupakan pondasi dari kemajuan bangsa.
Selain itu para pejabat kita, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, cendrung berpihak kepada para pemegang modal dibandingkan rakyat kecil. Sehingga tidak heran jikalau hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini akan membuat yang lemah akan semakin lemah, yang kuat akan terus merajalela sesuka hatinya.
Situasi seperti ini merupakan penyakit bagi bangsa Indonesia, menghambat pewujudan seluruh cita-cita yang telah tercantum di dalam konstitusi negara.
Bagi Rendi, itu semua merupakan hal yang tidak boleh disepelekan. Menurutnya ini harus diselesaikan sesegera mungkin dengan mengembalikan nilai-nilai yang dimunculkan pada founding fathers kita. Karena penyakit itu sudah sedemikian parah, maka solusinya adalah melakukan instal-ulang negara kita untuk mengembalikan arah dan kiprah seluruh komponen bangsa ini menuju cita-cita awal kita bernegara.
Pernyataan Rendi yang begitu bersemangat ditanggapi Wahyu Triono (Universitas Nasional). Dia mengatakan, saat ini sebenarnya banyak tugas yang harus kita selesaikan. Tugas tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab mereka yang duduk di pemerintahan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat.
Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diinstal-ulang. Pertama adalah sistem pendidikan, dimana fokusnya adalah pada bidang literasi, numerasi, sains, digital, finansial serta budaya. Setiap warga negara harus memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan dunia yang nyata yang semakin kompleks dan menantang.
Kedua sistem ekonomi, dimana perlu dikaji-ulang apakah benar roda ekonomi kita telah berputar sesuai dengan Pancasila.
Ketiga sistem politik dan demokrasi, yakni sistem yang menggerakkan negara kita, apakah akan berdaulat atau akan terus “terjajah”.
Menurut Wahyu, perlu adanya kajian serius dan detil untuk menetapkan sistem kenegaraan apa saja dan bagaimana yang akan diinstal-ulang, dengan mencermati secara konkrit aspek-aspek geopolitik dan geostrategis. Setidaknya yang paling mendesak adalah menginstal-ulang sistem pendidikan, ekonomi, serta politik dan demokrasi menuju ke sistem yang lebih berkeadilan.
Pada penutupnya beliau bertutur perlunya pendekatan lain dalam memperbaiki negara. Merujuk pada Stepen P. Robbin, negara merupakan suatu organisasi yang memiliki siklus kehidupan –lahir, tumbuh, dewasa, tua, dan berakhir dengan kematian.
Negara sebagai organisasi harus terus berkembang agar tidak mengalami keruntuhan, kepunahan, dan lebih parahnya lagi kematian pada usia muda.
Webinar kali ini dihadiri oleh 60-an peserta, diantaranya Prof. Hanif Nurcholis (Universitas Terbuka). Dia berkesempatan menyampaikan pandangan bahwa negara ini sangat membutuhkan pemuda yang selalu memberikan konstribusi nyata.
Dia juga memberikan apresiasi terhadap peserta yang mengikuti webinar tersebut bahwa adu argumentasi untuk memikirkan nasib negara juga merupakan bentuk turun tangan yang nyata agar terwujudnya negara yang berdaulat tersebut.
Tentu besar harapan kita semua, agar ruang akademis yang diselenggarakan oleh ANN ini selalu dirawat.
Dalam tuturan akhirnya dia berpesan, kita tidak akan tinggal diam demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara kita.*** (Ril/Fauzan/SW)