Dairi (Koranmedan.Online) – Sejak Pandemi Covid-19 merebak, sebanyak 148 kepala keluarga (KK) di Desa Juma Teguh Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi belum pernah mendapat bantuan, baik dari Program Keluarga Harapan (PKH) , Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa maupun Bantuan Langsung Tunai dari APBD Dairi.
Menurut keterangan warga, mereka sama sekali tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah selama pandemi. Kami tidak tau apa penyebabnya. “Sebagian rumah kami ada yang sudah di label sebagai penerima bantuan. Itu juga tidak dapat. Kami mohon kepada pihak pemerintah Kabupaten Dairi agar diperhatikan. Baru pada akhir tahun 2020 lalu Kepala Desa memberi bantuan sebesar Rp 300. 000 per KK,” kata slah seorang warga Boru Simamora pada saat pertemuan di gedung dewan Kabupaten Dairi baru-baru ini.
Warga yang berdelegasi didampingi Ketua peduli anak bangsa dairi Sutan Akbar sihombing dan diterima langsung Anggota DPRD Nasib Marudur Sihombing.
Dalam pertemua tersebut, Anggota DPRD dari Partai Nasdem yang membidangi Komisi II, Nasib Marudur Sihombing menerima kedatangan warga tersebut, yang juga dihadiri kadis Sosia Parulian Sihombing beserta staf.
Nasib Sihombing menyatakan, warga yang tidak dapat bantuan di masa pandemi ini, agar
dinas yang terkait yaitu dinas sosial segera ambil solusinya. “Saya tidak mau warga tidak dapat bantuan disaat pandemi ini,” tegasnya.
Sebelumnya Kapala Desa Juma Teguh Situmorang saat ditemui wartawan di kantornya, ia mengakui dari jumlah 634 KK penduduk Desa Juma Teguh, bahwa ada 148 kk yang tidak pernah mendapat bantuan sama sekali. Baru pada bulan Desember 2020 itu kami membuat kebijakan hasil rapat dengan warga agar yang tidak pernah mendapatkan batuan diberikan bantuan sebesar Rp 300.000/KK dari dana desa.
Kades juga menambahkan jumlah warganya yang mendapat bantuan yaitu penerima BST 117 kk, BLT desa 111 kk, PKH 45 kk dan BPNT 52 kk. BLT APBD 71 KK warga yang mapan 45 kk, ASN dan pengsiunan 55 kk. Kita berharap kepada Pemkab Dairi agar warga yang belum dapat bantuan tersebut dapat diperhatikan,” harapnya.
Ketua peduli anak bangsa Dairi Sutan Akbar Sihombing merasa perihatin dengan ketidaksdilan ini. “Saya mengharapkan Pemkab Dairi dapat mengambil solusi demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagai mana yang tertuang pada UUD 1945 peasl 33 butir kelima Pancasila.
Sementara Kadis Dosial Parulian Sihombing berjanji akan tetap berupaya menindaklanjutinya dengan berkorodinasi dan melaporkan ke
Bupati Dairi, katanya. *** (mata)