Pihak DPRD Kabupaten Ende meminta kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan perusahaan maskapai penerbangan Transnusa, PT Trigana Air Services (PT TAS) yang dilakukan tanggal 25 Juli 2008 dibatalkan.

“Kerja sama itu tanpa sepengetahuan DPRD, dan semestinya kerja sama dengan pihak ketiga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Kerja sama ini harus dibatalkan, tarik kembali uang Pemkab,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (F-PKPI) DPRD Kabupaten Ende, Agil Parera Ambuwaru, Senin (3/8),di Ende.

Kerja sama dibuat oleh Bupati Ende Paulinus Domi dengan Direktur PT Trigana Air Services, Alain Niti Susanto dengan saksi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, Tili Anfridus, dan Station Manager PT Transnusa Air Service, Rika Ameliasari.

Dalam kerja sama tersebut Pemkab Ende memberikan penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar kepada PT TAS, dengan uang bunga investasi sebesar 1 persen per bulan dari total nilai investasi yang diterima tiap triwulan. Akan tetapi dana pokok baru dikembalikan saat jatuh tempo atau kerja sama berakhir.

“Kalau membuat kerja sama bikinlah yang enak. Tapi ini yang diistimewakan pengusaha, sedangkan pihak Pemkab dapat apa? Ada kerja sama atau tidak juga tidak ada beda dalam pelayanan penerbangan. Salah satunya, bagi anggota DPRD membeli tiket tetap harus antre,” ujar anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) DPRD Kabupaten Ende, Anselmus W Mangu.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Ende Bernadus Guru mengatakan akan melakukan negosiasi ulang dengan PT TAS. “Negosiasi ulang akan dilakukan, salah satu pasal akan dicoba direvisi, yaitu dalam pembayaran bunga investasi harus disertai cicilan pengembalian dana pokok,” kata Bernadus Guru. Berbagai Sumber

Tag:

This entry was posted by koranmedan on Senin, Agustus 3rd, 2009 at 09:25 and is filed under Nasional. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.