Penyerahan hasil pra study kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda ini, merupakan perwujudan dari Memorandum of Agreement, yang disepakati ketiga pihak, yaitu Pemprov Banten, Pemda Lampung, serta Artha Graha Network pada tangga 3 oktober 2007 lalu.

Penyerahan berkas Pra Study Kelayakan Jembatan Selat Sunda ini akan dilaksanakan dalam suatu acara khusus di hotel Borobudur Jakarta, Kamis (13/8) mendatang. Dalam acara ini diharapkan hadir beberapa Menteri kabinet Indonesia Bersatu, para Duta Besar Negara Sahabat di Jakarta, Gubernur se-Sumatera dan Jawa, Para Direksi BUMN , kalangan akademisi, dan professional.

Hasil Pra Study Kelayakan ini setelah diterima oleh Gubernur Banten dan Lampung, langsung diserahkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili Menteri Negara/Kepala Bapenas Paskah Susetta. Dengan demikian tahap awal rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda diharapkan dapat dimulai. Jembatan ini akan menjadi salah satu jembatan terpanjang di dunia dengan panjang mencapai sekitar 30 kilometer, dan menjadi penghubung antara pulau Jawa dan Sumatera.

Keberadaan Jembatan Selat Sunda diyakini banyak pihak akan membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian, tidak hanya bagi rakyat Jawa dan Sumatera, namun juga bagi bangsa Indonesia secara Keseluruhan.

Selama ini urat nadi perekonomian antar Jawa dan Sumatera hanya dilayani oleh Kapal Feri antar pulau, yang kapasitasnya terbatas. Sementara pada sisi lain, jumlah penduduk pulau Jawa dan Sumatera, yang mencakup lebih kurang 80 persen populasi Indonesia, menuntut adanya mobilitas tinggi guna mengimbangi mobilitas pertumbuhan ekonomi kedua pulau.

Proyek Impian.

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, pada dasarnya merupakan proyek yang yang sudah sejak lama diidam-idamkan. Ide penyatuan pulau Jawa dan pulau Sumatera ini sudah direncanakan sejak pemerintahan Sukarno. Tapi rencana tersebut tidak pernah berhasil membuahkan suatu studi kelayakan. Baru di era pemerintahan Suharto pada tahun l986, diwujudkan suatu studi kelayakan atas rencana pembuatan jembatan ini.

Studi kelayakan ini dibuat oleh perusahaan Tri Nusa Bimasakti dengan bekerja sama Bappenas, BPPT, Departemen Pekerjaan Umum serta melibatkan pihak JICA (Jepang). Dari hasil studi kelayakan itu kemudian ditransfer oleh para Gubernur se-Sumatera yang dalam pertemuan mereka di Pulau Lagoi Batam pada akhir tahun 2000 menyatakan perlunya suatu sarana infrastruktur penyambung pulau jawa dan Sumatera. Namun pada saat itu belum disepakati ide penyatuan kedua pulau ini apakah melalui sebuah terowongan atau jembatan.

Pada pertemuan para gubernur se Jawa-Bali-NTB dan Lampung ide pembuatan infrastruktur ini kembali bergulir dalam bentuk pembuatan terowongan bawah laut. Namun hingga 2003, rencana tersebut tidak pernah terwujud tanpa alasan yang jelas.

Pada tahun 2004, Gubernur Banten dan Lampung kembali memprakarsai ide penyatuan kedua pulau dengan mengundang pemerintah pusat dan pengusaha swasta nasional melaksanakan studi pembangunan infrastruktur tersebut’

Undangan ini ditanggapi serius oleh PT Bangungraha Sejahtera Mulia dengan menyertakan Prof Dr Wiratman Wangsadipradja yang sudah sejak tahun l997 melakukan studi mengenai model dan teknologi masa kini tentang jembantan panjang. Guru besar ITB ini terinspirasi untuk melancarkan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda dengan mengambil contoh pembangunan jembatan di Selat Meisina Italia .

Pada 3 Oktober 2007, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda menemui titik terang, menyusul ditandatanganinya MoA antara Pemda Banten dan Lampung dengan Artha Graha Network bersama-sama Prof Dr Wiratman Wangsadipraja guna melaksanakan tahapan pra study kelayakan pembangunan jembatan tersebut.

Penandatangan MoA ini mendapat dukungan pula dari Badan Koordinasi DPRD seluruh Indonesia maupun DPRD se-Jawa-Sumatera. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya membangun jembatan terpanjang ini sebagaimana disampaikan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi Group Jawa Pos di Surabaya, 3 Oktober 2007.

Kini Pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah melewati tahap awal menyusul diserahkannya berkas Pra Study kelayakan Oleh Artha Graha Network kepada Pemprov Banten dan Lampung untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

Fase berikutnya dari realisasi pembuatan Jembatan Selat Sunda itu kini tinggal menunggu tahapan selanjutnya dalam bentuk Feasebility Studies, yang akan ditentukan pemerintah Pusat. Dan dari sana, jembatan ini dapat terwujud sebagai cita –cita bangsa sejak dulu kala. Siapapun yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk membangun jembatan ini, bagi Artha Graha Netwok tidak menjadi masalah. Yang penting jembatan ini dapat direalisir pembangunannya.

Cita-cita Bangsa

Seperti diketahui,usaha bangsa Indonesia untuk mencapai Persatuan Bangsa, Kesatuan Negara dan Keutuhan Nusantara telah melewati waktu yang sangat panjang sejak Kebangkitan Nasional tahun 1908. Bahkan sejak zaman Majapahit pada abad ke 14,Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah Amukti Palapa-nya berupaya keras untuk mempersatukan wilayah Nusantara.

Dan pada tahun 1928 para pemuda dari berbagai bagian wilayah Indonesia mengikrarkan Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia . Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ,berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi semboyan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus l945.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk bersatu padu menjadi Negara dan bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia .

Salah satu faktor dari sulitnya mencapai Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara tersebut adalah komposisi geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang diselingi dan dikelilingi oleh laut-laut yang luas. Cita-cita besar yang telah dicanangkan Pemerintah Indonesia sejak l960 untuk mencapai Persatuan Bangsa, Kesatuan Negara dan Keutuhan Nusantara adalah membangun infrastruktur yang menghubungkan Sumatera-Jawa-Bali.

Saat ini salah satu bagian dari cita-cita tersebut telah tercapai dengan diresmikannya pengoperasian Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Cita-cita besar bangsa Indonesia akan lengkap terwujud dengan dibangun dan dioperasikannya Jembatan Selat Sunda. Jembatan ini akan menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera dan akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Bangsa Indonesia. ***

SEJARAH, bangsa Indonesia dalam sejarah dijajah Belanda 3,5 abad lamanya, dan 3,5 tahun dijajah Jepang, kemerdekaan bangsa Indoneisa tidak terlepas dari jasa pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur dimedan perang, sejarah telah membuktikan betapa besar jasa pahlawan sampai mengantarkan rakyat kedepan pintu kemerdekaan. Siapapun tidak boleh melupakan sejarah dan pahlawannya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Menghargai tidak cukup hanya sekadar mengenang, menundukkan kepala pada saat mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Mengheningkan cipta yang sudah diajarkan sejak duduk dibangku Sekolah Dasar sampai kini, upacara di kampus, upacara sebagai karyawan/ti dan momentum lainnya, bahkan dilingkungan kita tinggal pada saat acara malam renungan yang sudah membudaya malam 17-an. Namun hanya sebatas itu saja, tanpa memaknai arti sesungguhnya kemerdekaan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memaknai pembukaan UUD 1945 per alinea. Alinea Pertama dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, menunjukan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia. Pada Alinia Kedua Pembukaan UUD 1945 berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, alinea ini menunjukan kebanggaan dan penghargaan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah diantarkan dengan perjuangan dan melalui pertumpahan darah ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, makna ini kalau dicermati bahwa saat ini bangsa Indonesia telah merdeka dan harus mengambil langkah guna menentukan masa depan bangsa yang lebih mandiri.

Setengah abad lebih atau 64 tahun Bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan, sudah banyak yang diperbuat, sudah banyak pula yang dilakukan bangsa dan rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan menjadikan kemerdekaan yang hakiki, menjadi bangsa yang bersatu, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing, kondisi ini belumlah sepenuhnya dicapai, karena berapa banyak rakyat Indonesia yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, berapa banyak jumlah pengangguran, berapa banyak anak-anak terlantar dan berapa banyak duka yang melanda bangsa Indonesia yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya untuk berbuat. Sungguh ini tidak cukup untuk direnungkan saja, tapi bagaimana kita mampu menyikapi kemerdekaan menjadi bangsa yang mandiri.

Berdasarkan catatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen), dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Ini belum berarti, keadaan negara yang sangat buruk dewasa ini juga telah dipaparkan oleh Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR sebagai berikut: “Kondisi masyarakat Indonesia saat ini merupakan yang terburuk dalam 36 tahun terakhir. Hal itu dilihat dari melonjaknya angka kemiskinan serta meledaknya angka pengangguran, yang bila tak segera diatasi akan menjadi masalah besar bangsa,” katanya dalam makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 di Medan, Dia mengatakan, seiring dengan melonjaknya angka kemiskinan, angka pengangguran juga makin meledak. Tahun 2004, pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,7 persen, sementara tahun 2005 meningkat menjadi 10,3 persen. “Akibat parahnya kesulitan ekonomi, pengangguran diperkirakan meningkat menjadi 11,1 persen tahun 2006. Bila ditotal dengan seluruh jenis pengangguran di Indonesia tahun 2006 diperkirakan mencapai 41 persen atau lebih dari 40 juta orang,” katanya. (Antara News, 7 Juli 2007).

Catatan lebih lanjut dari BPS angka angkatan kerja Indonesia Februari 2009 mencapai 113,74 juta orang, bertambah 1,79 juta orang dibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2008 sebesar 111,95 juta orang, atau bertambah 2,26 juta orang dibanding Februari 2008 sebesar 111,48 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 104,49 juta orang, bertambah 1,94 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2008 sebesar 102,55 juta orang, atau bertambah 2,44 juta orang dibanding keadaan Februari 2008 sebesar 102,05 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 8,14 persen, mengalami penurunan apabila dibandingkan pengangguran Agustus 2008 sebesar 8,39 persen, dan pengangguran Februari 2008 sebesar 8,46 persen.

Terlepas dari potret pengangguran dan kemiskinan, kondisi ini jangan membuat kesedihan atau dianggap keterpurukan, namun lebih dari itu, perlu gerakan untuk mengubah paradigma berfikir, kesenjangan disana sini memang terjadi, kalau dilihat angka kemiskinan tersebut di atas adalah dampak dari rendahnya pendapatan penduduk yang mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kehidupannya, anak-anak kelaparan berjumlah 13 juta orang, angka yang cukup ironis dan sangat bertentangan dengan kondisi sumberdaya alam Indonesia yang kaya raya. Bung Hatta 62 tahun silam pernah mengemukakan bahwa “Indonesia tanahnya kaya, menghasilkan harta bagi dunia luaran beratus juta saban tahun. Tetapi rakyat Indonesia sendiri hidup miskin dan sengsara di tengah-tengah kekayaan yang melimpah.”

Bung Hatta “Bapak Koperasi Indonesia”

Indonesia.com mencatat jumlah pahlawan nasional lebih dari 123 orang pahlawan dengan segala proses perjuangannya yang panjang dalam proses memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Tahun 2009 adalah 64 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini masih merasa sedih melihat banyaknya rakyat yang belum dapat menikmati arti kemerdekaan, khususnya kemerdekaan eknomi. Bung Hatta adalah salahsatu pahlawan kemerdekaan dan wakil dari Presiden Soekarno (Bung Karno) Presiden Pertama RI, 1945- 1966 yang menganut ideologi pembangunan ‘berdiri di atas kaki sendiri’. Proklamator ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: “Go to hell with your aid.” Persetan dengan bantuanmu. Pemimpin Besar Revolusi ini berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya, serta menjaga keutuhan NKRI.

Masih banyak untuk menceritakan kisah kasih kesedihan dan perjuangan pahlawan kemerdekaan yang dikukuhkan menjadi pahlawan Nasional. Herawati Sikumbang (18 April 2009) menulis di Kegiatan Situs KSU Pointer “Mengenal Bung Hatta Bapak Koperasi Indonesia. Riwayat singkat Bung Hatta yang ditulis cukup menarik untuk dipahami dan dipelajari secara mendalam mengenai perhatian Bung Hatta terhadap koperasi, penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori Gerakan Koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Karena itu Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Gelar ini diberikan pada saat Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada tanggal 17 Juli 1953.”

Dalam buku Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi (Sri-Edi Swasono, Editor), Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1985), Dasar politik perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam Undang-Undang Dasar kita dalam Bab “Kesejahteraan Sosial” Pasal 33, yang berbunyi:

“1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran Rakyat”.

Dasar-dasar tersebut menjadi buah pandangan yang disampaikan Bung Hatta dalam pidato yang diucapkan sebagai Wakil Presiden dalam Konperensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946. Tiga pandangan yang disampaikan tentang perekonomian sesuatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal, “Pertama: kekayaan tanahnya. Kedua: kedudukkannya terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional. Ketiga: sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya.”

Dalam tiga pandangan Bung Hatta dapat diambil maknanya, bahwa Indonesia kaya dan subur tanahnya, segala macam jenis tanaman tumbuh di tanah air, tetapi rakyat Indonesia masih dikategorikan rakyat yang masih miskin. Mestinya tidak demikian, karena bangsa Indonesia masih kurang bekerja keras.

Pahlawan Koperasi

Pahlawan Koperasi, ditelinga kita masih sangat jarang mengkumandangkan kata-kata pahlawan koperasi, tapi kalau bicara pahlawan kemerdekaan sejak SD sudah mendengarnya dan tidak asing bagi kita. Namun perlu dilihat kondisi koperasi saat ini, Koperasi adalah poin sangat penting dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia, namun masih banyak orang yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengolah usaha tapi tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga merasa kemampuannya kurang berguna yang pada akhirya lebih memilih untuk melamar bekerja diluar,kebanyakan dari orang-orang seperti ini melamar bekerja menjadi buruh pabrik yang upah tenaganya yang murah, tenaga keamanan, marketing, atau hanya bekerja dikantor dengan penghasilan yang biasa-biasa saja, memang sebenarnya bisa ditemukan kesuksesan dalam pekerjaan tersebut, tapi akan lebih baik lagi jika menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga bisa mempekerjakan orang. Dalam keadaan seperti ini perlu seorang sosok pahlawan-pahlawan koperasi. Sosok yang mampu memberikan figure yang tiada henti-hentinya membangun dan mengembangkan koperasi secara praktek lapangan, sehingga generasi muda janganlah selalu dibenaknya memikirkan untuk mencari bekerja, namun ciptakan pekerjaan melalui pembentukan koperasi yang mengarah kepada lembaga ekonomi yang professional.

Dulu pernah ada yang namanya tenaga penyuluh koperasi, sekarang hanya tinggal kenangan, saatnyalah Institusi yang mengurusi koperasi perlu memprogramkan kembali untuk merekrut tenaga-tenaga professional dan produktif bidang koperasi, minimal satu desa satu tenaga penyuluh produktif koperasi dengan tugas umum memberikan:

1. pemahaman kepada masyarakat di desa maupun di kota yang tiada henti, bahwa koperasi adalah instrumen untuk mengangkat dari jerat kemiskinan.
2. tatacara mendirikan koperasi.
3. mensosialisasikan kebijakan teknis pemerintah tentang pembangunan koperasi.
4. membantu memberikan penilaian yang objektif tentang kemajuan koperasi di wilayah suluhnya.
5. mendampingi pengurus koperasi dalam mengelola koperasi untuk mencegah tindakan secara preventif dan persuasif.
6. membantu membuat laporan koperasi, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kemajuan tumbuhnya koperasi di Indonesia.

Tenaga penyuluh produktif koperasi, tepat untuk dibentuk pada Kabinet mendatang 2009-2014. Institusi yang mengurusi koperasi yang saat ini Kementerian Negara Koperasi dan UKM masih diperlukan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, untuk yang akan datang Koperasi dan UKM dapat dan atau tidak digabung, karena UKM adalah bagian dari koperasi, UKM-UKM didorong menjadi anggota koperasi dua kekuatan digabung menjadi satu untuk menjalankan roda perekonomian.

Penyuluh produktif koperasi yang turun langsung kelapangan untuk melihat dan menemukan bakat usaha seseorang anggota, sehingga anggota bisa mendapatkan kesempatan untuk membuka usaha, sehingga koperasi tidak melulu memberikan bantuan terhadap usaha yang sudah berjalan, tetapi juga membantu untuk membuka usaha baru anggota guna memajukan koperasi, tapi tentunya didukung juga oleh orang-orang yang memiliki kemauan dan kerja keras.

Pahlawan konseptual koperasi sudah banyak dinegeri ini, praktisi dan birokrasi, namun pahlawan koperasi yang benar-benar turun menggeluti koperasi sampai maju belum menggaung ditelinga rakyat dan bangsa Indonesia. Perhatian Pemerintah terhadap tumbuhnya koperasi harus tercurahkan sepenuhnya melalui program-program yang dapat menyentuh langsung kepentingan kolektivitas keanggotaan koperasi. Pemerintah perlu menyusun master plan lima tahun kedepan tentang program gerakan koperasi tumbuh kembali. Kalau ini dapat terwujud, lima tahun kedepan sudah banyak Pahlawan-pahlawan koperasi yang dikukuhkan dan diakui oleh rakyat dan bangasa Indonesia. Pahlawan bukan berarti harus berperang mengangkat senjata, Pahlawan Koperasi adalah orang yang konsistensi secara terus menerus membenahi dan meneruskan cita-cita koperasi menjadi sokoguru ekonomi terwujud. Sehingga dengan demikian sistem perekonomian, koperasi bukan sebagai pelengkap dalam tatanan ekonomi Indonesia, tapi melainkan koperasi sudah menjadi bagian mutlak masuk dalam jaring perekonomian bangsa.

Memang sungguh berat tugas dari seorang pahlawan koperasi untuk membenahi dan membangun pola pikir rakyat dan bangsa Indonesia, saat ini bangsa Indonesia sudah terbiasa untuk membeli kebutuhan pokok yang tersedia di mall, suasananya sejuk, nyaman dan rasa aman, ingin meminjam uang, menggadaikan barang sudah ada lembaga yang menyediakan jasa pelayanan dengan cepat, proses cukup 1 jam, uang sudah tersedia tanpa disurvey. Bagaimana dengan koperasi, tugas kita bersama.

Sebagai seorang pahlawan koperasi melihat kondisi koperasi yang dikucilkan oleh usaha-usaha besar, melihatnya tidaklah menjadi masalah, namun terus bekerja keras untuk bekerjasama, bermitra. Namun semua itu peran pemerintah harus dapat memberikan kebijakan yang kondusif, melindungi, mendampingi, memberikan kesempatan kepada kperasi. Kebijakan pemerintah dapat melalui perlindungan melalui Peraturan Daerah (PERDA), Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merancang sebuah peraturan tentang mendorong tumbuhnya koperasi di wilayahnya masing-masing.

Kemerdekaan Koperasi

Koperasi, jangan aku engkau biarkan merana, karena tidak dapat tumbuh diselah-selah tantangan ekonomi global, engkau selalu melihat perusahaan besar, berdirinya gedung-gedung pencakar langit, disana banyak orang yang mengunjungi, sedang aku, tidak ikut, aku hanya menonton gerak gelombang ekonomi yang diriku hanya sebagai pelengkap dalam perhitungan sistem ekonomi, aku malu, lupakah engkau dengan cita-cita yang pernah ditanamkan.

Bangunlah rakyatku, bangkitlah generasi muda, jangan malu membentuk koperasi, jadikan koperasi menjadi koperasi yang sehat dan professional dan mandiri. Kemerdekaan koperasi untuk kembali kepada nafasnya.

*) Pemerhati Koperasi

Dugaan rekayasa tender itu diungkapkan LSM Siklus. Mereka menyatakan, dugaan bahwa tender alat kesehatan itu direkayasa semakin kuat dengan bocornya tiga dokumen transaksi pembayaran uang muka kegiatan sebesar 20 persen kepada tiga perusahaan rekanan.

“Dalam dokumen berupa surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), dan berita acara pembayaran (BAP) yang terjadi antara PT Profesional Indonesia Lantera Raga, PT Dini Contractor, dan PT Kidemang Putra Prima dengan Dinas Kesehatan Pemprov Banten itu terjadi pada 20 Maret 2009. Padahal, kontrak kerjanya sendiri baru dikeluarkan sehari sebelumnya. Pencairan uang muka yang sangat cepat,” beber Ketua Departemen Pengembangan SDM Siklus, Ade Marwansyah, Kamis (30/7).

Dugaan tender tersebut direkayasa, juga diperkuat oleh Edy Mulyanto, Area Manager Trading Cabang Tangerang PT Indofarma Tbk. Ditemui di RSUD Serang saat akan melakukan uji coba (tryller) alat ultrasonografi (USG), Edy Mulyanto memaparkan tender alkes Dinkes Pemprov Banten tahun ini publikasinya dia baca di harian Media Indonesia pada bulan Februari. “Saya lupa tanggalnya,” katanya.

Namun, ketika Edy mendatangi alamat panitia tender yang tercantum dalam koran, yaitu gudang farmasi milik Dinkes Pemprov Banten di wilayah Ciracas, ternyata di tempat itu tidak ada kegiatan pendaftaran lelang. “Ketika saya mendatangi kantor Dinkes pun di sana tidak ada. Kata pegawai, pendaftaran tender dilakukan di gudang, di Ciracas. Saya menduga tender itu tidak ada,” kata Edy.

Pemenang Sudah Ditentukan?
Melihat dari salinan dokumen kontrak, SPP, dan SPM pada tender alat kesehatan tahun ini, aktivis LSM Siklus menduga Dinas Kesehatan Pemprov Banten sengaja mempublikasikan tender itu di Koran, tetapi lelangnya tidak dilakukan secara terbuka karena pemenangnya sudah ditentukan, yaitu keluarga Gubernur dan kolega-koleganya.

“Kalau tidak direkayasa, mana mungkin para pemenangnya keluarga Gubernur yang perusahaannya selama ini bergerak dalam jasa konstruksi. Kalau tender itu ada, pasti perusahaan farmasi seperti Kimia Farma, Indofarma, dan lainnya ikut mendaftar tender. Karena syarat mengikuti tender pengadaan alat kesehatan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi,” kata Ade.

Lanjut Ade, perusahaan yang menjadi rekanan untuk pengadaan alat kesehatan seharusnya adalah perusahaan dengan kategori pengusaha besar farmasi (PBF)—semacam agen tunggal pemegang merek (ATPM) pada pengadaan otomotif—. Sementara tiga perusahaan yang menjadi rekanan Dinkes Pemprov Banten dalam pengdaan alkes tahun ini adalah perusahaan jasa konstruksi. “Saya ragu mereka punya spesifikasi farmasi. Saya yakin mereka menang karena keluarga dekat Gubernur, karena memang direkayasa,” tegas Ade.

Seperti diketahui, PT Profesional Indonesia Lentera Raga atau Pilar, adalah milik Tatu Chasanah, adik Gubernur. Sementara PT Kidemang Putra Prima adalah milik Iyus Supriatna, adik anggota DPR RI dari Partai Golkar, Mamat Rahayu yang selama ini menjadi sahabat karib adik Gubernur, Chaeri Wardhana.

Sebagian Sudah Dikirim
Dari hasil penelusuran ke sejumlah rumah sakit, baru RSUD Lebak yang sudah menerima distribusi alkes yang pengadaannya oleh PT Kidemang Putra Prima dengan nilai kontrak sekitar Rp15 miliar. “Kami sudah terima 13 item barang. 9 item lagi belum kami terima,” kata Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Lebak Oman Wikanda Senin (27/7).

Sementara RSUD Serang belum menerima satu buah pun alat kesehatan yang pengadaannya dipercayakan kepada PT Profesional Indonesia Lantera Raga dengan nilai kontrak sekitar Rp16,7 miliar. “Kami belum menerima sama sekali,” kata Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Dedi Sofyan, kemarin.

Demikian dengan RSUD Berkah Pandeglang. Menurut sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, rumah sakit tersebut belum menerima kiriman alkes dari Pemprov Banten yang pengadaannya dilaksanakan oleh PT Dini Contractor dengan nilai kontrak Rp12,8 miliar.

Hanya RSU Labuan yang sudah diberikan alat kesehatan oleh Dinkes Pemprov Banten, itu pun hanya satu item. “Kami hanya menerima alat kedokteran gigi. Irtu pun belum kami periksa,” kata Kabag TU RSU Labuan, Asba, Rabu (29/7) melalui telepon seluler.

Karena Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Banten, Djaja Buddy Suhardja, sulit ditemui, bahkan nomor telepon selulernya pun sulit didapat, konfirmasi akhirnya dilakukan Koranbanten.Com dan LSM Siklus melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dadang M. Epid, Selasa (28/7), di satu tempat di Kota Tangsel. Saat tender alat kesehatan itu dipublikasikan, Dadang masih menjabat Sekretaris Dinkes Pemprov Banten. Dadang adalah orang kedua setelah Djaja yang sangat mengetahui dan diyakini paling bertanggung jawab atas tender yang penuh kongkalikong itu.

“Pengadaan alkes sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Tender juga sudah kami laksanakan,” kata Dadang.

Tapi, ketika pernyataan Area Manager Trading Cabang Tangerang PT Indofarma Tbk Edy Mulyanto, Dadang dengan nada emosional menyatakan bahwa siapa pun yang berani mengganggu Dinkes akan menerima konsekuensi.

“Silakan saja utak-atik Dinkes kalau berani, pasti kalian dicari-cari jawara,” klaimnya.

(TIM)

“Kerja sama itu tanpa sepengetahuan DPRD, dan semestinya kerja sama dengan pihak ketiga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Kerja sama ini harus dibatalkan, tarik kembali uang Pemkab,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (F-PKPI) DPRD Kabupaten Ende, Agil Parera Ambuwaru, Senin (3/8),di Ende.

Kerja sama dibuat oleh Bupati Ende Paulinus Domi dengan Direktur PT Trigana Air Services, Alain Niti Susanto dengan saksi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, Tili Anfridus, dan Station Manager PT Transnusa Air Service, Rika Ameliasari.

Dalam kerja sama tersebut Pemkab Ende memberikan penyertaan modal sebesar Rp 3 miliar kepada PT TAS, dengan uang bunga investasi sebesar 1 persen per bulan dari total nilai investasi yang diterima tiap triwulan. Akan tetapi dana pokok baru dikembalikan saat jatuh tempo atau kerja sama berakhir.

“Kalau membuat kerja sama bikinlah yang enak. Tapi ini yang diistimewakan pengusaha, sedangkan pihak Pemkab dapat apa? Ada kerja sama atau tidak juga tidak ada beda dalam pelayanan penerbangan. Salah satunya, bagi anggota DPRD membeli tiket tetap harus antre,” ujar anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) DPRD Kabupaten Ende, Anselmus W Mangu.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Ende Bernadus Guru mengatakan akan melakukan negosiasi ulang dengan PT TAS. “Negosiasi ulang akan dilakukan, salah satu pasal akan dicoba direvisi, yaitu dalam pembayaran bunga investasi harus disertai cicilan pengembalian dana pokok,” kata Bernadus Guru. Berbagai Sumber

Kerusakan paling parah terjadi sepanjang 15 kilo meter sebelum Dolok Sanggul kalau dari arah Sidikalang. Di ruas tersebut, banyak dibuka usaha untuk manuver kendaraan berat pengangkut kayu. “Truk-truk milik perusahaan tersebut begitu mengangkut kayu langsung turun ke jalan semua, sementara drainase di sisi jalan enggak ada. Kondisi ini berakibat kerusakan parah, ketika air mengalir langsung ke jalan,” ujar Winarno, Senin (3/8).

Di ruas Sidikalang-Dolok Sanggul dan Siborongborong-Porsea setiap hari memang dapat dengan mudah dijumpai truk-truk pengangkut kayu, milik salah satu perusahaan pembuat bubur kertas (pulp). Menurut Winarno, truk-truk tersebu tak pernah diketahui berat muatannya, karena di ruas tersebut tak ada jembatan timbang sama sekali.

“Memang ini harus menjadi perhatian instansi yang berwenang seperti Dinas Perhubungan Provinsi Sumut dan kepolisian, karena truk-truk tersebut kemungkinan besar muatannya melebihi ketentuan. Kami sebagai pengelola jalan negara terus terang kerepotan kalau harus ikut mengawasi truk dengan muatan berlebihan,” kata Winarno.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Sumut kata Winarno meminta kepada pengusaha maupun pemerintah daerah setempat agar memperhatikan drainase di sisi jalan. “Kalau anggaran kami juga harus untuk mengurus drainase jelas tidak cukup. Kalau pengusaha membuat akses jalan dari hutan ke jalan negara, mereka juga harus memperhatikan drainase di sisi jalan negara,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Naruddin Dalimunthe mengakui, kekurangan jembatan timbang di beberapa titik membuat mobil truk pengangkut hasil penebangan kayu di hutan (logging) dengan muatan berlebih leluasa merusak jalan. Selain itu, menurut Naruddin, banyak truk dengan nomor polisi dari Pulau Jawa yang beroperasi di Sumut. Padahal truk-truktersebut memiliki ketentuan muatan yang jauh lebih berat dibanding yang diperbolehkan di Sumut.

“Banyak sekali truk dengan nomor polisi Pulau Jawa yang bersumbu tiga dengan muatan 10 ton beroperasi di Sumut. Truk-truk tersebut tak bisa kami tindak karena mengantongi izin angkut muatan dari Pulau Jawa sesuai nomor polisinya. Padahal, ketentuan di Sumut hanya boleh mengangkut muatan maksimal 8 ton,” kata Naruddin.

Selain kerusakan akibat truk logging dengan muatan melebihi ketentuan, kerusakan jalan negara di Sumut juga terjadi akibat banyaknya usaha pencucian mobil yang tak memperhatikan drainase. Kondisi ini terjadi antara lain di ruas jalur lintas timur antara Medan-Berastagi. Winarno membenarkan, usaha pencucian mobil terutama di sekitar Berastagi tak memperhatikan drainase jalan.

Air dari pencucian mobil langsung dibuang ke jalan, sementara jalur tersebut dilewati truk-truk dengan muatan besar. “Jelas kondisi jalan rusak parah. Kami terus terang tak bisa berbuat apa-apa menertibkan usaha tersebut karena memang wewenang pemerintah daerah,” katanya. @Hendra, Berbagai Sumber

“Setelah dicek di puskesmas Medan Deli, ternyata tidak ada pungutan. Kita berharap masyarakat tidak dipungut biaya,” katanya, saat berkunjung ke Pemko Medan, hari ini.

Nurhadi menyebutkan, kehadirannya di kota Medan, adalah dalam rangka memantau kegiatan pendataan program Jamkesmas dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kota Medan.

Selama ini, kata Nurhadi, pemerintah pusat menerima laporan adanya kutipan-kutipan liar biaya kepada masyarakat yang mendapat kartu Jamkesmas.

“Berdasarkan kabar tersebut, makanya kita turun untuk mengecek langsung dilapangan, untuk membuktikan laporan itu. Apakah laporan itu benar atau tidak,” ujarnya.

Namun, sambung Nurhadi, selama ini masyarakat yang dirawat di ruang kelas III, banyak yang mengakali.

“Selama dalam perawatan banyak masyarakat yang tidak menunjukkan kartu Jamkesmas, setelah mengetahui dirawat dengan biaya mahal, baru mereka menunjukkan kartunya,” ucap Nurhadi. Berbagai Sumber

Menurut Chairuman, pihaknya memegang softcopy yang berisi DPT Provinsi Riau sejumlah 2.577.932. Namun, saat dibacakan di hadapan publik, Provinsi Riau menggunakan DPT sebanyak 2.414.969. “Tim JK keberatan, tidak tahu ada perubahan itu. Soal adanya perubahan, bagaimana perubahan bisa dilakukan dalam tempo sekian,” kata Chairuman di sela rapat pleno rekapitulasi nasional.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menjelaskan, KPU sudah menetapkan DPT pada 31 Mei 2009, karena adanya rekomedasi Bawaslu dan Panwas, KPU kembali melakukan perbaikan pada 8 Juni 2009 dan 6 Juli 2009. “Kami melakukan perbaikan DPT dan perubahan dalam SK KPU 356/6 Juli/2009. Yang terakhir itu yang dipakai daerah,” tutur Hafiz.

Mendengar hal itu, Chairuman kaget. Pasalnya, pada 7 Juli 2009 pihaknya dan kubu Mega-Prabowo meminta salinan DPT. “Sementara itu, tanggal 7 Juli, kami datang kemari minta DPT yang jelas yang mana. Softcopy yang kami punya diberikan KPU saat itu,” ujarnya.

Hafiz kembali berkilah bahwa saat dua kubu pasangan calon menyambangi KPU, pihaknya masih belum membereskan data DPT terakhir. “SK DPT itu kami tanda tangani pada 6 Juli malam. Memang SK sudah dikeluarkan, tapi datanya belum rapi. Jadi, data yang diserahkan (kepada tim JK-Wiranto dan tim Mega-Prabowo) itu data tanggal 31 Mei,” tuturnya.

Perolehan suara di Riau dimenangi oleh pasangan SBY-Boediono sebanyak 1.502.684 suara, pasangan Mega-Prabowo sebanyak 555.564, dan pasangan JK-Wiranto meraih 287.067 suara. Adapun suara sah sebanyak 2.345.315 dan suara tidak sah 96.241 suara. Kendati menuai interupsi, akhirnya hasil rekap Provinsi Riau diterima dengan catatan. @Hendra Sumber: Kompas

Proyek terbesar di Indonesia ini sesuai kontrak dikerjakan PT CGGC sejak 18 Desember 2006 dan habis kontrak pada Maret 2010. Namun, manajemen PT CGGC yang didukung semua pihak akan bekerja keras proyek selesai diakhir tahun 2009. Saat ini, pengerjaan proyek memasuki tahap pembangunan fisik meliputi pembangunan terowongan utama yang pengerjaannya sudah mencapai 75 persen. Dengan kata lain, pengerjaannya hampir rampung.

“Sejauh ini semua proses pengerjaan proyek berjalan lancar sesuai rencana. Diharapkan proyek ini dapat beroperasi akhir Desember 2009,” ujarnya Main Chief Engineer China Gezhouba Group Corporation Mr Wang Ying Zhang, bersama pelaksana proyek konstruksi PLTA Asahan I, Liu Hui, Tan, dan Hu Wen.
Disebutkannya, proyek PLTA Asahan I di Tobasa Sumut, akhir 2009 atau awal 2010 sesuai kontrak kerja akan menambah daya listrik sekira 7 persen kebutuhan listrik di Sumatera, karena akan menyuplai energi listrik 1,13 juta KW per jam secara reguler. Namun, katanya, penyuplaian listrik dari PLTA Asahan I ini akan diutamakan untuk masyarakat Sumatera Utara.

Sudah Capai 70 Persen

Menurutnya, prosentase pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan instalasi pembangkit listrik itu sudah mencapai 60 persen hingga 70 persen, khususnya berupa pembangunan terowongan penyaluran air (diversion tunnel) sepanjang 6,5 kilometer dan ‘drum raksasa’ penampungan air (surge tank), serta sejumlah sarana konstruksi lainnya.
“Proyek PLTA yang dikerjakan CGGC ini, merupakan proyek terbesar di Asia. Bahkan, sarana ‘surge tank’ itu juga merupakan salah satu yang yang terbesar di dunia saat ini,” ujar Hu Wen dan Wang Yin Zhang.

Drum raksasa dengan diameter 18 meter yang akan dibangun setinggi 67 meter itu, kini telah mencapai 40-an meter dengan daya tampung air hingga 17.040 meter kubik. Sedangkan pembangunan terowongan sepanjang 6,5 kilometer dengan diameter 9 meter itu sudah tembus dari ujung ke ujung dan siap menampung produksi air 22 ribu meter kubik per bulan, dengan kapasitas air 3.600 meter kubik per detik.
Pembangunan terowongan ini saja menelan biaya hingga Rp600 miliar lebih (USD 70 juta), sedang total investasi proyek ini mencapai Rp 1 triliun lebih. CGGC mempekerjakan 900-an karyawan yang meliputi 200-an tenaga ahli di bidang konstruksi khusus PLTA dari China. Saat ini proyek pembangunan drum raksasa, jumlah tenaga kerja yang terpakai tinggal 700-an orang.

“Kita minta dukungan dan kerjasama masyarakat dan pemerintah di sini untuk percepatan pengerjaan proyek ini,” ujar Hu Wen.
Pantauan di lapangan, tingkat kesukaran dalam membangun terowongan sepanjang 6,5 kilometer sangat tinggi dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Pekerja dari Republik Rakyat Tingkok dan pekerja Indonesia bahu membahu untuk menyelesaikan pekerjaan kontruksi ini. Bahkan, mereka bekerja siang dan malam seolah-olah tak kenal lelah dan waktu.

“Walau di dalam pelaksanaan kontruksi menghadapi bermacam masalah, akan tetapi berkomitmen untuk tidak mengecewakan harapan masyarakat Indonesia. Secara bersungguh-sungguh mengorganisir pekerja kontruksi, merealisasi target pada akhir tahun dapat memproduksi listrik, dan menyumplai tenaga listrik yang berkualitas dan aman kepada masyarakat,” tambah Mr Hu.
Ditanya apakah energi listrik nantinya akan digunakan oleh perusahaan tertentu, Mr Hu, Mr Kiu Hui, Mr Tan, dan Mr Wang Ying Zhang menegaskan, hasil dari proyek ini murni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. @Hendra, Sumber: analisadaily.com

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=67 http://koranmedan.com/?p=65 http://koranmedan.com/?p=65#comments Wed, 22 Jul 2009 11:22:41 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=65 Masalah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden kembali dipertanyakan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kali ini, dalam rekapitulasi nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Rabu (22/7), saksi dari kubu pasangan JK-Wiranto, Chairuman Harahap, mempertanyakan DPT yang dipakai dalam pilpres di Provinsi Riau yang berbeda antara data yang dipegang tim JK-Wiranto dan data yang digunakan Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Chairuman, pihaknya memegang softcopy yang berisi DPT Provinsi Riau sejumlah 2.577.932. Namun, saat dibacakan di hadapan publik, Provinsi Riau menggunakan DPT sebanyak 2.414.969. “Tim JK keberatan, tidak tahu ada perubahan itu. Soal adanya perubahan, bagaimana perubahan bisa dilakukan dalam tempo sekian,” kata Chairuman di sela rapat pleno rekapitulasi nasional.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menjelaskan, KPU sudah menetapkan DPT pada 31 Mei 2009, karena adanya rekomedasi Bawaslu dan Panwas, KPU kembali melakukan perbaikan pada 8 Juni 2009 dan 6 Juli 2009. “Kami melakukan perbaikan DPT dan perubahan dalam SK KPU 356/6 Juli/2009. Yang terakhir itu yang dipakai daerah,” tutur Hafiz.

Mendengar hal itu, Chairuman kaget. Pasalnya, pada 7 Juli 2009 pihaknya dan kubu Mega-Prabowo meminta salinan DPT. “Sementara itu, tanggal 7 Juli, kami datang kemari minta DPT yang jelas yang mana. Softcopy yang kami punya diberikan KPU saat itu,” ujarnya.

Hafiz kembali berkilah bahwa saat dua kubu pasangan calon menyambangi KPU, pihaknya masih belum membereskan data DPT terakhir. “SK DPT itu kami tanda tangani pada 6 Juli malam. Memang SK sudah dikeluarkan, tapi datanya belum rapi. Jadi, data yang diserahkan (kepada tim JK-Wiranto dan tim Mega-Prabowo) itu data tanggal 31 Mei,” tuturnya.

Perolehan suara di Riau dimenangi oleh pasangan SBY-Boediono sebanyak 1.502.684 suara, pasangan Mega-Prabowo sebanyak 555.564, dan pasangan JK-Wiranto meraih 287.067 suara. Adapun suara sah sebanyak 2.345.315 dan suara tidak sah 96.241 suara. Kendati menuai interupsi, akhirnya hasil rekap Provinsi Riau diterima dengan catatan. @Hendra Sumber: Kompas

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=65 http://koranmedan.com/?p=61 http://koranmedan.com/?p=61#comments Tue, 21 Jul 2009 21:42:22 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=61 Oleh : Syahjoni R, S.Sos*)

Tanggal 12 Juli 2009, genap 62 tahun usia pembangunan koperasi di Indonesia, apa arti yang sesungguhnya dalam memaknai usia lebih dari setengah abad ini, kerap kali kita memandang usia hanyalah sebuah rangkaian perjalanan proses panjang yang memang harus dilalui, tapi tidak pernah terlintas apa yang sudah diperbuat selama menjalani proses panjang tersebut. Akan tertegun tatkala kita melihat kebelakang tentang perjalanan usia, manakala ada rangkaian yang terputus belum dapat diperbuat untuk membenahi sampai kini, namun demikian akan bangga tatkala menemui rangkaian perjalanan yang dipandang berhasil baik bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Tentu semuanya itu bagaimana kita mampu memaknai dari sebuah perjalanan kehidupan.

Kehidupan koperasi tentu beda dengan perjalanan kehidupan dalam arti yang sesungguhnya, namun perlu dimaknai jika perjalanan ini adalah perjalanan panjang koperasi. Koperasi dalam arti yang sesungguhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Jika dimaknai apa yang tersurat dan tersirat mengenai pemahaman koperasi, pertama, koperasi sebuah badan usaha, kedua, orang-seorang, ketiga, badan hukum. Dari ketiga hal tersebut merefleksikan perwujudan sebuah nilai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Gerakan dapat diartikan tumbuh dengan sendirinya atau gerakan yang dipacu untuk bergerak. Kalau demikian, maka koperasi memiliki jati dirinya sendiri dalam membangun orang-orang yang memilkki dinamika dan karakteristik tersendiri, jatidirinya pun dapat dipengaruhi dari latar belakang budaya dan kemajemukan budaya keanggotaannya, dan kemampuan intelektualitas keanggotaannya, sehingga membangun koperasi juga membangun mental dan moral orang-seorang sebagai anggota koperasi.

Perjalanan panjang membangun koperasi betapa susah payahnya pemimpin di negeri ini untuk membenahi dan membangkitkan kemandirian agar koperasi benar-benar menjadi pilar kekuatan ekonomi rakyat. Sejak setelah kemerdekaan koperasi diurusi oleh Jawatan Koperasi, hingga kini diurusi oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang sebelumnya dipimpin oleh seorang Menteri, pernah pula dipimpin oleh Menteri Muda yang nyata-nyata mengurusi koperasi. Namun koperasi sampai saat ini apakah sudah menemukenali jati dirinya sendiri sebagai koperasi yang sesungguhnya.

Arti koperasi sesungguhnya masih banyak masyarakat yang belum memahami apa arti koperasi sebenarnya, koperasi hanyalah diartikan oleh sebagian orang hanya sebagai tempat meminjam uang kalau sudah menjadi anggota koperasi, dapat membeli barang kebutuhan dengan harga yang murah, dapat membeli pupuk dengan jarga terjangkau, hanya sampai disitu?. Ironis memang kalau demikian, tapi memang kenyataan, kalau begini bukan berarti salah urus, tapi memang masih membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam membangun jatidiri koperasi. Sebuah tantangan bagi kita semua untuk bersama-sama ikut membangun koperasi.

Perkembangan koperasi tahun 2000 – 2008
Pembangunan perkembangan koperasi di Indonesia berdasarkan data dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 bersumber dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2000 jumlah koperasi sebanyak 103.077 unit dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 155.301 unit atau meningkat 50,67%. Peningkatan ini diiukuti dengan jumlah koperasi yang tidak aktif sebesar 29,84% atau 46.355 unit. Ketidakaktifan koperasi dapat diartikan koperasi sudah tidak berjalan lagi, koperasi hanya tinggal papan nama, sudah tidak ada pengurusnya, tidak pernah menjalankan fungsi koperasi untuk menjalankan Rapat Anggota Tahunan, anggota bubar, pindah dan masih banyak lagi contoh lain untuk mengartikan koperasi tidak aktif.

Perkembangan koperasi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, pertumbuhannya dapat digambarkan sebagai berikut: Peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2000 ke tahun 2001 meningkat 7,46% dari 103.077 menjadi 110.766 unit, pada tahun 2002, tumbuh 6,45% atau menjadi 117.906 unit, tahun 2003 menjadi 123.181 unit atau naik 4,47% dari tahun sebelumnya, demikian pula pada tahun 2004 koperasi di Indonesia berkembang menjadi 130.730 unit atau tumbuh 6,13%, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 134.963 unit atau hanya tumbuh 3,24% dan tahun 2006 tumbuh 4,71% atau 141.326 unit, tahun 2007 meningkat walaupun rendah, yakni hanya 2,26% atau 144.527 unit, pada tahun 2008 tumbuh 7,45% atau jumlah koperasi meningkat menjadi 155.301 unit. Secara rata-rata pertumbuhan perkembangan koperasi di Indonesia tidak lebih 6,5% per tahun, ini

fakta data di lapangan.

Fakta berikutnya adalah tumbuhnya koperasi, juga diikuti betapa banyak koperasi yang sudah tidak aktif sebagaimana penyebabnya telah dikemukakan di atas, data koperasi tidak aktif per tahun dapat digambarkan bahwa pada tahun 2000 koperasi tidak aktif mencapai 13,72% dari total koperasi atau 14.147 unit, tahun 2001 koperasi tidak aktif 18,97% atau 21.010 unit, tahun 2002 meningkat lagi kopearasi tidak aktif menjadi 21,08% atau 24.857 unit dan meningkat terus menjadi 29.381 unit pada tahun 2003 atau 23,85%, tahun 2004 meningkat menjadi 28,55% atau jumlah koperasi yang tidak aktif bertambah menjadi 37.328 unit dari 130.730 unit. Tahun 2005 meningkat lagi menjadi 29,99% atau 40.145 unit, walau kecil tapi meningkat lagi jumlah koperasi yang tidak aktif pada tahun 2006 menjadi 42.382 unit atau 30,48% dan pada tahun 2007 meningkat terus atau koperasi tidak aktif menjadi 44.048 unit atau 43,83 terhadap total koperasi dan pada tahun 2008 jumlah koperasi tidak aktif mampu bertahan pada angka 29,84% atau 46.335 unit, secara rata-rata pertumbuhan jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia selama delapan tahun terakhir mencapai 19,19%. Sebagai rincian dapat digambarkan perkembangan jumlah koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang tidak aktif sebagaimana tabel di bawah ini.

Jangan ada anggapan mendirikan koperasi mudah memperoleh bantuan modal
Jika dilihat, tentu dapat menyadarkan kita, sebagai insan koperasi yang merindukan agar koperasi dapat tumbuh menjadi badan usaha yang mampu masuk kedalam jaring perekonomian nasional, dari data tersebut di atas, perlu direnungkan mengapa pertumbuhan koperasi di Indonesia masih sangat lamban, yakni pertumbuhannya tidak lebih dari 6,5,% namun perkembangan ini seiring diikuti dengan jumlah koperasi yang tidak aktif cukup banyak 46 ribu koperasi dari 155 ribu atau 29,84%. Perkembangan koperasi yang tidak aktif akan bergerak terus dan bertambah apabila Pemerintah tidak segera cepat tanggap untuk mencari akar penyebabnya. Saatnya Pemerintah memikirkan kembali mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah tumbuhnya koperasi di Indonesia, tanggung jawab tumbuhnya koperasi secara yuridis dibenahi oleh instansi yang diberikan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan koperasi, namun untuk mengembangkan koperasi di tanah air, memang tidak mungkin hanya satu instansi yang mengurusi, harus semua instansi yang terkait sesuai dengan bidang tugas pembangunan secara multi sektoral dan bersinergi. Sehingga menghadapi tantangan kedepan koperasi harus lebih ditingkatkan diberikan iklim kebijakan yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya.

Pengembangan kemampuan usaha koperasi masih sangat rendah, karena bagi koperasi yang baru mulai tumbuh, modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok anggota, lain halnya kalau koperasi didirikan oleh orang yang memilikki modal, koperasi hanya sekedar wadah untuk pengembangan usaha pribadinya, tapi kalau permodalan koperasi dihimpun dari simpanan pokok anggota tentu tidak dapat langsung eksis untuk memperoleh kesempatan berusaha. Oleh karena itulah peran Pemerintah bersama masyarakat untuk lebih mensosialisasikan bahwa koperasi merupakan tanggungjawab bersama.

Jatidiri koperasi yang sesungguhnya adalah koperasi didirikan karena ada kepentingan bersama anggota untuk mengangkat dari jerat dan belenggu kemiskinan, hidup bergotongroyong, kebersamaan, kekeluargaan sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Jangan ada anggapan kalau mendirikan koperasi akan mudah untuk memperoleh bantuan permodalan, setelah bantuan permodalan diperoleh, koperasi bubar, pengurusnya hilang bahkan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Ini bukan jatidiri koperasi yang sebenarnya. Koperasi harus berjalan sesuai dengan proses waktunya, tapi bukan berjalan karena ada dukungan bantuan permodalan dari pemerintah.

Sertifikasi profesionalisme
Standar koperasi yang layak, mampu dan profesional, koperasi perlu diberikan sertifikasi profesionalisme melalui uji kelayakan berusaha, kemapuan manajerial pengurus, intelektualitas keanggotaan, sehingga pemberian bantuan badan hukum kepada koperasi kalau secara uji kelayakan belum waktunya menjadi koperasi, jangan mudah diberikan, tapi perlu diberikan pembinaan secara lebih mendalam sampai pada waktunya badan hukum koperasi diberikan, sehingga dapat menurunkan angka yang signifikan terhadap koperasi yang tidak aktif.

Peran Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diberikan standar pelayanan dari pemerintah Pusat untuk memprogramkan secara khusus pengembangan koperasi berupa fasilitasi pendampingan, pelatihan pengelolaan koperasi untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota koperasi dan juga cara membangun koperasi dan pengelolaannya.

Pengurus dan anggota yang dinilai mampu, sertifikasi profesionalisme diberikan, tapi bukan diberikan hanya sekadar seremonial saja, melainkan dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan koperasi, sehingga bagi koperasi yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank, sudah tidak perlu lagi menyerahkan jaminan, Bank tidak perlu ragu untuk memberikan pinjaman sebatas kemampuan yang sertifikasi profesionalisme koperasi. Juga ada kebanggaan menjadi anggota atau pengurus koperasi dengan dimilikkinya sertifikasi profesionalisme.

Momentum hari koperasi ke-62
Memang ironi, disatu sisi koperasi harus tumbuh dan berkembang untuk cara memakmurkan dan mensejahterkan rakyat, disisi lain masyarakat tidak mengerti apa itu koperasi. Lalu bagaimana mau membangun koperasi, kalau tidak mengerti apa yang harus dibangun itu adalah koperasi. Kondisi saat ini koperasi hanya dijadikan alat oleh sekelompok orang-orang yang mengerti tentang cara berusaha untuk memperoleh keuntungan dan laba usaha yang sebesar-besarnya tanpa usaha mengangkat dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anggotanya, apakah itu dikatakan koperasi.

Sungguh, momentum hari koperasi yang ke-62 jadikanlah koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk kembali kepada kifrah dan nafasnya untuk menemukan jati diri koperasi yang susunguhnya. Ruh dan nafas koperasi harus berdiri dari kekuatan ekonomi anggota, bukan dari kekuatan karena harus dibantu. Dapatkah koperasi berdiri dan berkembang dari kekuatannya sendiri, bangsa Indonesia jangan lupa bahwa Bapak Koperasi adalah Bung Hatta, generasai mengemban amanah, inilah sebuah tantangan.

*) Pemerhati Koperasi di Indonesia

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=61 http://koranmedan.com/?p=58 http://koranmedan.com/?p=58#comments Fri, 17 Jul 2009 14:03:28 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=58 Bom yang meledak di Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriot merupakan bom bunuh diri. Berdasar nama yang tercantum dalam daftar masuk (check in) Hotel JW Marriot atas kamar 1808 , polisi mendapatkan inisial salah satu pelaku bom bunuh diri.

“Begini saja, saya hanya memberikan inisialnya saja, Inisialnya N,” ujar Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, dalam konferensi pers di halaman Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (17/7 ).

Menurut dia, kamar 1808 itu dijadikan posko para pelaku bom bunuh diri ini. Berdasarkan data booking tersebut, N masuk pada Rabu ( 15/7 ) dan seharusnya keluar pada Jumat (17/7) ini.

Lalu, apakah mereka terkait dengan Jamaah Islamiah? Kapolri mengucapkan, hal tersebut sedang dalam proses penyelidikan.” Jangan berandai-andai. Saya tidak mau berandai-andai,” tuturnya.

Namun, polisi sedang menyelidiki kepastian identitas pelaku bom bunuh diri. Kapolri mengatakan potongan kepala yang ditemukan di Hotel Ritz Carlton masih dapat dikenali.

Sementara, potongan kepala yang ditemukan di Hotel JW Marriot masih dapat direkonstruksi oleh tim identifikasi Polri, meski batok kepala lepas dan sebagian kulit rusak. “Sehingga bisa terungkap siapa pelakunya,” tuturnya. @Hendra, berbagai sumber.

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=58 http://koranmedan.com/?p=56 http://koranmedan.com/?p=56#comments Fri, 17 Jul 2009 14:01:53 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=56 Pencemaran air tiga sungai yang mengalir membelah jantung Kota Medan berada pada tingkat mengkhawatirkan, bahkan bisa membahayakan bagi kesehatan manusia yang menggunakannya untuk mandi dan masak.

Ketua Pusat Studi Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup (PUSDIP-KLH) Universitas Negeri Medan, Prof Suharta di Medan, Jumat, mengatakan, perilaku buruk membuang limbah rumah tangga dan industri menjadi penyebab tingginya tingkat pencemaran sungai di Medan.

Selain Sungai Deli, terdapat juga sungai besar lain yang mengalir di Kota Medan, yakni Sungai Babura, Sungai Denai dan Sungai Belawan yang diperkirakan kualitas airnya tidak jauh berbeda.

Meski demikian, masyarakat di sepanjang aliran sungai masih tetap memanfaatkan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

“Diperlukan waktu yang lama untuk merelokasi penduduk di sepanjang aliran sungai jika pemerintah masih ingin mengembalikan kualitas air sungai,” katanya.

Pencemaran lingkungan di sungai ini juga menyebabkan hilangnya biota air, seperti ikan jurong, lemeduk, lele, sepat, nila, gurame, gabus, belut dan sebagainya.

Air limbah yang berasal dari industri ini yang berada di sepanjang aliran Sungai Deli, telah mencemari lingkungan sekitarnya karena selain air limbahnya berwarna juga bau.

Salah satu penyebab yang paling besar adalah pencemaran sungai dari limbah cair industri memberikan kontribusi beban pencemaran sampai 40 persen dan sisanya dari limbah rumah tangga.

“Masih banyak industri yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPLC) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mengakibatkan pelaku industri itu membuang limbah cairnya secara langsung ke sungai,” ucapnya.

Dia berharap, masyarakat sadar menjaga lingkungan di sekitar sungai tersebut dan pemerintah daerah setempat diminta segera mengambil langkah untuk mengatasi pencemaran terhadap sungai-sungai itu. @Hendra, Berbagai sumber.

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=56 http://koranmedan.com/?p=52 http://koranmedan.com/?p=52#comments Fri, 10 Jul 2009 02:32:55 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=52

Jakarta ,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan seluruh jajaran pemerintah termasuk Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia untuk bersikap profesional dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu presiden 8 Juli 2009 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam telewicara dengan 11 gubernur di Istana Negara Jakarta, Selasa, untuk mengecek kesiapan penyelenggaraan pilpres Rabu (8/7) esok.

“Ini adalah kegiatan demokrasi yang sangat penting, rakyat harus dapat pelayanan yang baik jangan sampai tidak mendapat hak pilihnya. Jajaran pemerintah dan lembaga negara yang bertugas di daerah, jaga profesionalisme, pegang teguh etika,” kata Kepala Negara.

Lebih lanjut, Yudhoyono mengatakan, taat pada etika dan profesional dapat diejawantahkan melalui sikap netral bagi lembaga negara seperti TNI dan Polri serta bagi pejabat negara menjalankan aturan main dalam berpolitik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Jangan ada paksaan dari siapapun. itu instruksi saya, mari jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya.

Pada bagian lain instruksinya, Kepala Negara mengatakan, semua gubernur dan para bupati/wali kota agar membantu Komisi Pemilihan Umum di masing-masing daerah karena beban tugas yang berat.

“Atasi setiap masalah sesuai dengan kewenangan, bantu KPU, tugas mereka tidak ringan, apalagi dengan putusan MK kemarin, bertambah pekerjaan KPU. Kita semua sudah membaca isi dari putusan MK, beri ruang dan beri bantuan agar betul-betul pemungutan suara berjalan dengan baik,” paparnya.

Dari sisi keamanan dan ketertiban, Presiden juga meminta semua pihak terus menjaga suasana kondusif yang sudah berlangsung hingga saat ini sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya dengan baik.

Laporan gubernur

Sementara itu dalam telewicara dengan 11 gubernur dilaporkan kesiapan masing-masing daerah terkait daftar pemilih tetap, distribusi logistik dan situasi keamanan.

Para gubernur yang mengikuti telewicara itu yaitu Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Maluku Karel Ralahalu, Gubernu Kalimantan Timur Awang Faruk, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Gubernur Jawa

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=52 http://koranmedan.com/?p=49 http://koranmedan.com/?p=49#comments Fri, 10 Jul 2009 02:31:35 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=49 Medan, Pemerintah Kota Medan dinilai masih kurang peduli dalam melindungi peninggalan situs Kota China yang berada di kawasan Kecamatan Medan Labuhan. Pernyataan tersebut disampaikan sejarawan Medan, Phil Ichwan Azhari selasa lalu.Situs Kota China yang bernilai sejarah itu sendiri kini telah berubah menjadi kawasan pemukiman penduduk. Alhasil tempat bersejarah itu terancam rusak dan hilang karena sulit kemungkinan untuk melakukan penggalian.

“Seharusnya pemerintah lebih peka melindungi situs tersebut karena itu merupakan peninggalan sejarah,”ujarnya.

Ia menuturkan, kawasa situs Kota China yang saat ini banyak dimiliki pribadi tersebut menyimpan sekitar 25.000 pecahan keramik berharga sejarah, sehingga perlu upaya seluruh lapisan masyarakat untuk melindunginya.

Tapi di sisi lain, sejarawan yang juga Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial (PUSSIS) Unimed tersebut, mengaku, salut terhadap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mulai peduli melestarikan tempat bersejarah dengan melakukan pembebasan lahan Benteng Putri Hijau sebagai peninggalan sejarah.

“Seharusnya  Pemko Medan mencontoh apa yang dilakukan Pemkab Deli Serdang dalam mnelindungi tempat-tempat bersejarah,”ujarnya. Sumber:www.antarasumut.com

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=49 http://koranmedan.com/?p=46 http://koranmedan.com/?p=46#comments Fri, 10 Jul 2009 02:29:18 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=46 Medan, Bank Indonesia Medan meminta perbankan di Sumut dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) meningkatkan kehati-hatian menyusul tren menaiknya kredit bermasalah (NPL) yang sudah mendekati angka lima persen.

“NPL pada Mei 2009 sudah 4,36 persen dan itu harus dikhawatirkan. Indikator makro untuk katagori aman, NPL perbankan harusnya paling tinggi lima persen,” kata Kabid Moneter dan Ekonomi BI Medan, Maurids Damanik di Medan, Rabu.(9/7).

Pada posisi April 2009, NPL masih sebesar 3,95 persen, sementara pada Maret sebesar 3,63 persen.

“Tapi kehati-hatian bukan berarti menyetop kredit. Itu harus dicamkan perbankan karena kredit masih diperlukan untuk menggerakkan sektor ril,” katanya.

Menurut dia, berdasarkan dialog dengan manajemen perbankan, meningkatnya NPL karena pengusaha mengaku terkana imbas negatif krisis global sehingga kesulitan membayar kredit.

BI sudah meminta agar perbankan dapat meningkatkan komunikasi dengan nasabah yang kreditnya bermasalah, sehingga ada solusi untuk bisa mengatasi lonjakan NPL.

“BI berharap perbankan masih bisa menekan lajunya NPL, apalagi BI Rate sudah turun lagi,” katanya.

Mengenai jumlah kredit yang sudah disalurkan per Mei 2009, menurut Damanik diakui trennya menurun dibanding posisi April.

Kredit per Mei 2009 sebesar Rp64,76 triliun, sementara per April mencapai Rp65,74 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) pada Mei 2009 sebesar Rp88,02 triliun, sementara pada April Rp88,46 triliun.

Dia mengaku tidak bisa merinci NPL yang meningkat itu di sektor apa dengan alasan tidak memegang data per Mei 2009.

Tapi dia mengakui selama ini kredit terbesar perbankan Sumut masih ke sektor industri dan perdagangan, restoran serta hotel.

“Hingga Maret sektor itu masih tetap mendominasi pinjaman kredit perbankan di Sumut yang per Maret totalnya mencapai Rp65,79 triliun,” katanya.

Kredit perbankan untuk sektor industri per Maret tahun ini mencapai Rp17,08 triliun, perdagangan, restoran dan hotel sebanyak Rp16,28 trlliun, sementara sisanya antara lain untuk sektor pertanian sebesar Rp9,03 triliun.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa, mengatakan, NPL yang naik diduga kuat karena  meningkatnya kredit macet pada sektor kredit retail konsumtif seperti kartu kredit.

Peningkatan kredit macet pada kartu kredit itu sendiri, kata dia, juga didorong oleh krisis keuangan yang masih berlansgung yang antara lain menimbulkan PHK.

Dia menilai kredt konsumsi bermasalah juga mempengaruhi produksi dan “cash flow” pengusaha dan itu bisa mempengaruhi kelancaran  pembayaran kredit.

Sebelumnya, Regional Corporate Office Sumatera Danamon, Alexis Marzo, mengakui perlunya meningkatkan kehati-hatian. Tapi pihaknya tetap menyalurkan kredit khususnya kepada pengusaha UMKM.

“UMKM masih sangat prospek, tapi tentunya memang harus tetap hati-hati karena krisis global menghantam semua pengusaha,” katanya.

Krisis juga membuat pengusaha hati-hati meminta kredit, karena takut usahanya tidak mampu membayar utang, katanya. @Hendra

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=46 http://koranmedan.com/?p=44 http://koranmedan.com/?p=44#comments Thu, 09 Jul 2009 11:25:19 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=44 Rumah Sakit Umum Adam Malik, Medan merawat satu keluarga suspect flu babi (swine flu). Kelima pasien itu adalah EC (36), VC (20) CK (14), WKC (9) dan CV (17) masuk ke rumah sakit, tadi siang. “Kelimanya menjalani perawatan intensif di ruang khusus flu babi yang sudah kita persiapkan.  Mereka masih suspect,” ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas RSU Adam Malik Medan, Atma Wijaya di Medan, Rabu 1 Juli 2009.

Diduga mereka tertular karena berada dalam satu pesawat dengan penderita flu babi. Mereka diduga kuat tertular dalam pesawat dari Thailand menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Sesampainya di Malaysia, Kementerian Kesehatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia melakukan pemeriksaan terhadap pendatang dari luar negeri, termasuk mereka.

Mereka tiba di Medan, Selasa 30 Juni pagi, dengan membawa surat keterangan dari Dinas Kesehatan Malaysia yang menerangkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelimanya.

Setelah mengalami gejala dengan peningkatan suhu tubuh mereka berlima lantas mendatangi RSU Adam Malik Medan. Kini mereka dirawat di empat ruangan khusus. Pasien tidak bersedia memberi keterangan kepada wartawan.

Pemerintah Malaysia hari ini, Rabu 1 Juli 2009 mengkonfirmasi 38 kasus flu babi baru, termasuk beberapa warga Indonesia. Seperti dikutip laman kantor berita Malaysia, Bernama, Rabu, 1 Juli 2009, Menteri Kesehatan Malaysia, Liow Tiong Lai mengatakan dari 38 kasus baru, 30 diantaranya adalah warga Malaysia. Lima orang diketahui sebagai warga negara Indonesia, tiga Swedia, satu Palestina, dan satu warga Argentina.

Kasus di Medan menambah lagi jumlah kasus flu burung di Indonesia. Sebelumnya hanya tercatat delapan kasus positif Influenza A H1N1 berjumlah 8 orang di Indonesia.  Mereka terdiri dari 4 orang warga negara Indonesia, 3 orang warga negara Australia dan 1 orang warga negara Inggris yang berdomisili di Australia. Kesemuanya tertular dari Australia dan Singapura, jadi merupakan kasus impor.@VIVAnews.com

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=44 http://koranmedan.com/?p=41 http://koranmedan.com/?p=41#comments Thu, 09 Jul 2009 11:18:22 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=41 PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Polonia akhirnya mengoperasikan terminal semi permanen yang berlokasi di teras bekas terminal keberangkatan domestik yang terbakar beberapa waktu lalu.

“Dengan beroperasinya terminal tersebut maka maskapai-maskapai yang sebelumnya melakukan check in di tenda darurat dan hanggar Lanud TNI-AU, telah berpindah ke lokasi tersebut,”ucap Dirut PT AP II, Edy Haryoto, kepada wartawan di Bandara Polonia, Rabu (12/12).

Edy mengakui, jika fasilitas pendukung terminal semi permanen tersebut masih belum maksimal. “Di antaranya, proses check in dan penimbangan bagasi yang masih manual. Kemudian aliran listrik untuk menghidupkan AC dan lainnya, juga tengah dikerjakan,”jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya tengah membangun instalasi jaringan listrik. Sebab, instalasi listrik yang lama tidak dapat digunakan karena turut terbakar.

“Kita juga akan menambah AC, melengkapi yang sudah ada. Sehingga ketika sudah beroperasi, maka ruang check in dan ruang tunggu dapat lebih nyaman,”ujarnya.

Tender

Pantauan di lapangan, maskapai Merpati Nusantara Airlines, Exxon Mobile, Riau Airlines, Kartika Airlines, AirAsia, Batavia Air, SMAC, Sriwijaya dan Mandala telah beroperasi di terminal semi permanen tersebut.

Sedangkan maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air masih beroperasi di terminal keberangkatan internasional dan maskapai Adam Air melakukan check in di gedung serba guna.

Di lokasi semi permanen ini, PT AP II Polonia juga telah menyediakan ruang tunggu dan tiga pintu boarding. Dengan kondisi yang saat ini masih low season, maka di area check in tidak terjadi penumpukan penumpang.

Terminal itu sendiri memiliki luas ruangan sekitar 3.000 M2 dan mampu menampung antara 500-600 per hari. “Namun ketika masuk masa peak season, bisa terjadi penumpukan di counter check in maskapai. Solusinya, kita akan memperluas ruang check in dengan menambah panjang kanopi terminal semi permanen,”jelasnya.

PT AP II Polonia juga saat ini tengah melakukan tender untuk pembangunan terminal tahap kedua. Pembangunan ini akan menggunakan lokasi bekas stand CFC dan Prima Lounge yang ada di terminal keberangkatan domestik.

Edy mengatakan, pembangunan tersebut diprediksi memakan waktu 75 hari kerja, diluar proses pelelangan (tender). “Dan setelah dibangun, maka counter check in akan dipindahkan ke lokasi yang baru. Total luas keseluruhan ruangan tersebut nantinya mencapai 6.000 M2,”ujarnya.

CUCCS Siap 1 Bulan

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Cabang PT AP II Polonia, Alexius Kismoyo yang didampingi bagian perencanaan dari AP II Pusat, Salahuddin RAFI mengatakan, pengalihan check in manual menjadi penggunaan sistem Common Use Check in Counter System (CUCCS), membutuhkan waktu, paling lama satu bulan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan penyedia jasa CUCCS tersebut dan mereka butuh waktu, paling lama, satu bulan. Sebab, mereka harus memprogram terlebih dahulu program CUCCS-nya,”jelasnya.

Alexius mengatakan, AP II Pusat sebenarnya telah meminta penyedia jasa untuk mempercepat pengadaan CUCCS. Namun jika hingga masa peak season sistem ini tidak terpasang, maka check in secara manual tetap dilakukan.@www.topikmanager.com

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=41 http://koranmedan.com/?p=38 http://koranmedan.com/?p=38#comments Fri, 12 Jun 2009 08:45:02 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=38 Daya serap dana-dana pusat bernilai total Rp23,38 triliun terutama dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan sektoral di Sumatera Utara, hingga triwulan I 2009 (Januari-Maret) tak ada yang melebih angka 20 persen. Padahal, maksud dana-dana itu didorong ke 33 kabupaten dan kota se Sumut agar pembinaan SDM, dan percepatan program fisik yang dilakukan bisa lebih dipacu.

Untuk dana dekonsentrasi, dari pagu sebesar Rp2,174 triliun, sampai Maret 2009 baru terserap Rp263 miliar lebih (12,33 persen). Kemudian dana tugas perbantuan dengan pagu Rp838,95 miliar, hingga Maret 2009 baru terserap Rp33,021 miliar (3,94 persen), dan dana sektoral dengan pagu Rp8,44 triliun, hingga Maret 2009 baru terserap Rp1,844 triliun (15,92 persen).

Sedangkan untuk daya serap Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,807 triliun, hingga Maret 2009 sudah mencapai 46,23 persen. Sedangkan daya serap Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,495 triliun, hingga Maret 2009 baru mencapai 6,40 persen.

Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis didampingi Kadis Kominfo Eddy Syofian di kantornya, Rabu (10/6) mengakui kendala hal itu akibat penyusunan administrasi, dokumentasi, dan proses tender di daerah masih belum rampung.

“Laporannya demikian. Tapi kita optimis, pada triwulan II nanti daya serapnya akan bergerak naik. Karena secara total, daya serap seluruh dana-dana pusat itu sudah mencapai Rp11,071 triliun dari pagu Rp23,38 triliun,” ucap Riadil.

Dijelaskannya, alokasi dana-dana pusat itu ke daerah semata-mata ditujukan untuk memberhasilkan kegiatan-kegiatan departemen atau lembaga vertikal yang ada di daerah. Karena alokasi dana itu, merupakan salah satu komponen dalam penggerak roda perekonomian.

“Komponen lainnya adalah dana-dana pihak ketiga yang ada di perbankan. Karena dana-dana tersebut, merupakan invinsible hand (tangan yang tidak terlihat) yang juga menjadi indikator pemacu roda pembangunan,” tukasnya.

Di kesempatan itu, Riadil menambahkan, bahwa setelah 10 tahun sejak 1998, Pemprov Sumut bisa kembali mendapatkan DAK jalan, pengairan, dan kesehatan senilai Rp43 miliar. Dana ini sebelumnya tak pernah diterima Pemprov Sumut.

“Saya yakin ini karena lobi-lobi yang dilakukan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubsu H Syamsul Arifin, dan Wagubu Gatot Pujo Nugroho. Sehingga, tambahan dana itu bisa semakin meningkatkan aksesibilitas roda pembangunan di tiga sektor tersebut,” katanya.

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=38 http://koranmedan.com/?p=36 http://koranmedan.com/?p=36#comments Fri, 12 Jun 2009 08:43:58 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=36 Hari ini, Jumat (12/6) Gubsu H.Syamsul Arifin SE secara resmi memnuka pameran produk kreatif wirausaha Muda 2009 di Lapangan Benteng Medan.

Seperti diungkapkan Ketua Panitia, Drs. Khairul Mahalli dan Ketua Kadin Medan H. Bayu Fadhlan SE, Kamis (11/6) kegiatan yang akan berbagi produk kreatif bermutu dan bernilai ekonomis tinggi itu juga akan diikuti perwakilan 10 negara ASEAN berikut Jepang, China dan Korea (Asian plus three).

Panitia menyiapkan sebanyak 100 stand yang masing-masing stand diisi satu produk dari usahawan muda binaan Kadin Medan serta usahawan muda lainnya.

Disebutkan, untuk keberhasilan event yang dijadwalkan akan dilangsungkan setiap tahun ini, unsur panitia dati Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Medan melakukan pemantapan persiapan sejak selasa (9/6) dan sudah benar-benar rampung.

Sesuai hasil pertemuan tahap akhir di kantor Kadin Jalan Palang Merah Medan di pimpin Drs Khairul Mahalli selaku Ketua Panitia, Sekretaris Didit Mahadi Kadar, unsur panitia Drs Sulaji dan para sponsor, kegiatan dalam rangkaian Festival Internasional Pemuda Olahraga Bahari itu dipadukan dengan pembukaan Mega Bazaar menyambut HUT Pemko Medan dan HUT Kodam I/BB di Lapangan Benteng Medan.

Sasarannya

Adapun sasarannya antara lain untuk mempertemukan antara untuk lebih memperkenalkan produk kreatif yang dihasilkan usahawan muda daerah ini kepada buyer (pembeli) dari berbagai negara,
meningkatkan akses organisasi dan manajemen bagi KM, meningkatkan akses kemitraan, jejaring, pangsa dan peluang wirausahawan muda/UMKM.

Kemudian mempromosikan berbagai produk kreatif, perdagangan, pariwisata serta mendorong dan menggerakkan wirausahawan muda/UMKM untuk memasuki pasar nasional dan internasional.

Menurut Mahalli yang juga Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sumut, pameran produk kreatif yang dijadwalkan dibuka Gubsu H.Syamsul Arifin SE sekitar pukul 14.00 WIB dan dihadiri Deputi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga maupun Deputi Menteri Koperasi dan UKM berikut Muspida Sumut-Medan.

Kegiatan yang merupakan pertama kali digelar di Indonesia ini ditunjukan merangsang pemuda Medan khususnya dan Sumut pada umumnya untuk berjiwa kewirausahaan sekaligus menciptakan peluang pasar dalam dan luar negeri bagi produk-produk kreatif seperti hasil-hasil kerajinan maupun daur ulang sampah.

Guna lebih meramaikan suasana panitia juga menggelar lomba mewarnai tingkat TK/SD, festival tingkat SLTA, marching band dan parade motor besar untuk memperebutkan Piala Menpora plus dana pembinaan.

Penyerahan hadiah dilakukan acara penutupan oleh Menpora, Minggu (14/6) dengan menampilkan artis Lula Kamal sebagai pembawa acara dijadwalkan juga dihadiri rombongan pejabat negara yang mengendarai iringan beca hias setelah usai mengikutiacara jalan sehat konjen negara sahabat.

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=36 http://koranmedan.com/?p=34 http://koranmedan.com/?p=34#comments Fri, 12 Jun 2009 08:42:50 +0000 koranmedan http://koranmedan.com/?p=34 Pemerintah propinsi (Pemprop) Sumut mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengangkat Krueng Raba Nasution atau yang dikenal dengan nama Mr SM Amin Nasution, untuk menjadi pahlawan nasional.

Pemprop bahkan telah mengirimkan surat secara resmi kepada Pemkab Mandailing Natal (Madina) serta Pemko Medan agar nama SM Amin Nasution ditabalkan jadi nama jalan di dua daerah itu.

Gubsu H Syamsul Arifin melalui Sekda RE Nainggolan saat menyampaikan sambutan tertulis dalam acara seminar bertajuk “Krueng Raba Nasution alias Mr SM Amin Nasution, Calon Pahlawan Nasional” di Bina Graha Jalan Diponegoro Medan, Kamis (11/6), menyatakan sosok Mr SM Amin sebagai seorang nasionalisme tulen yang dalam kesehariannya selalu menampilkan jatidirinya sebagai anak bangsa.

Gubsu menambahkan, SM Amin adalah sosok gubernur bagi semua kalangan. “Dialah Gubernur Sumatera Utara pertama, sejak propinsi ini berdiri pada 15 April 1948,” tegas Gubsu.

Seminar itu sendiri menghadirkan empat pembicara sejarawan Universitas Negeri Medan (Unimed) DR Ichwan Azhari, sejarawan dan tokoh budaya Melayu Tengku Lukman Sinar SH, Kepala Humas Legiun Veteran Sumut Drs H Muhamad TWH serta tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota DPR/MPR RI periode 1992-1999 H Pandapotan Nasution SH.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Drs H Eddy Sofyan MAP didaulat sebagai moderator seminar yang dihadiri para purnawirawan TNI, veteran Angkatan 45, keluarga besar Mr SM Amin Nasution, serta masyarakat memenuhi ruangan seminar.

Putri Almarhum Mr S M Amin, Hj Aida Ismet Abdullah yang juga anggota DPD-RI dan isteri Gubernur Kepulauan Riau Ismet Abdullah serta Dr Dewi A Joesoef yang juga Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia Pusat juga hadir langsung dan memberikan gambaran tentang seputar kisah hidup ayahanda mereka.

Pandapotan Nasution dalam makalahnya menyatakan SM Nasution adalah sosok nasionalis yang komplet, yang lahir di Aceh namun berasal dari keluarga Batak Mandailing.

“Mr SM Amin alias Mr Sutan Muhamad Amin dengan nama kecil Krueng Raba Nasution, lahir di Lho’ Nga (Aceh) pada 22 Pebruari 1904. Dilahirkan oleh seorang ibu bernama Siti Mardiah asal Batang Natal Mandailing, dan ayah bernama Muhamad Taif gelar Raja Aminudin berasal dari kampung Pidoli Dolok, Penyabungan,” ujar Pandapotan.

Saat perang kemerdekaan berkecamuk, SM Amin diangkat sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara pada 14 April 1947 di Pematang Siantar oleh Gubernur Sumatera Utara Mr Teuku Muhamad Hasan.

Pengangkatan itu, kata Pandapotan, tak terlepas dari pendudukan kolonialisme Belanda atas kota Medan sebagai ibukota propinsi Sumut. Berhasil memertahankan kemerdekaan Indonesia di Siantar, Presiden RI Ir Soekarno lalu mengangkat SM Amin menjadi Gubernur Sumatera Utara secara penuh pada 19 Juni 1948 di Kutaraja, Aceh.

“Saat itu Aceh dan Sumut masuk dalam satu propinsi,” ujarnya. H Muhamad TWH dalam makalahnya memaparkan sosok SM Amin yang tetap teguh memegang panji-panji kemerdekaan Indonesia. Berkali-kali Amin menjadi buruan nomor satu kolonial Belanda.

TWH menyatakan Amin pernah di suatu masa berhasil menembus blokade kolonial Belanda agar dapat kembali ke Kutaraja sebagai pusat pemerintahan Sumut kala itu.

Tengku Lukman Sinar menyatakan pengangkatan Amin sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara oleh Gubernur Sumatera Utara Mr Teuku Muhamad Hasan tak lebih karena kapasitas Amin yang dikenal sebagai sosok yang moderat, mendukung penegakan hukum serta sangat ahli dalam ketatanegaraan dan pemerintahan.

Sinar menilai Amin mampu menjaga keseimbangan poltisi antar-etnis, terutama etnis Melayu dengan Tapanuli serta antara golongan kiri, moderat, dan kanan kala itu.

Ichwan Azhari sangat setuju jika Amin diangkat sebagai pahlawan nasional. Sebagai sejarawan, ia melihat peranan signifikan SM Amin dalam perjuangan kemerdekaan.

]]> http://koranmedan.com/?feed=rss2&p=34